POLHUK

NASIONAL

PEDAGOGI

EKBIS

OPINI

Samad Diberhentikan Sementara oleh Golkar

Selasa, 28 November 2017 | 21.32 WIB
Kali Dibaca |

Sebarkan:
Samad Hi Moid | Foto Istimewa

JAILOLO,MALUT.CO - Politik Senior Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Samad Hi Moid Diberhentikan sementara dari partainya. Hal ini dibenarkan Sekertaris DPD II Golkar Halbar, Ferdelina Molle, kepada sejumlah awak media, Selasa 28 November 2017 sore tadi.

"Surat permohonan pemberhentian kepada Samad Moid dari partai, sudah kita tujukan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan)," ungkapnya.

Setelah didisposisi oleh Sekwan surat tersebut kita sampaikan ke DPD I Golkar provinsi Malut untuk ditindaklanjuti.

"Dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama akan dikeluarkan surat pemberhentian," kata Ona Molle sapaan akrab Sekertaris DPD II Golkar.

Sementara ketua DPRD Halbar, Julinche D Baura, mengatakan, terkait dengan hal ini, dirinya atas nama unsur pimpinan belum mengetahui.

"Jadi harus kroscek kembali surat tersebut ditujukan kepada siapa, karena saya belum mendapat surat itu," ujar Politisi PDI-P Halbar.  

Terpisah, Sekwan Hajijah Sergi, membenarkan adanya surat pemberhentian sementara kepada Samad Hi Moid yang disampaikan kepada dirinya (sekwan).

"Itu, SK Internal dilampirkan dengan surat ketua DPD II yang ditandatangani Sekertaris DPD Golkar Halbar perihal pemberhentian sementara," jelasnya.

Jadi dasar surat pemberhentian sementara tersebut bertentangan dengan tata tertib DPRD dan PP nomor 18 tahun 2017.

Lanjutnya, karena ini bertentangan dengan tata tertib dan PP 18 tahun 2017 tentang hak - hak anggota DPR, sehinga dirinya menolak poin dalam surat pemberhentian itu dan tetap memberikan hak- hak yang bersangkutan," cetus Hajijah.

Namun terkait dengan hal tersebut, Samad Moid, menanggapi dingin, dan mengakui akan mengikuti semua prosedur.

"Surat ini ditujukan kepada Sekwan yang akan dilanjutkan ke DPD Provinsi," sebutnya.

Tetapi, perlu diketahui prosedur yang dilakukan Sekertaris DPD Golkar Halbar tidak sesuai mekanisme. Itu keliru, jadi Sekretaris DPD Golkar harus kembali membaca tata tertib DPRD dan PP nomor 18 tahun 2017 itu.

Tambahnya, kalau hal ini diseriusi oleh DPD I Golkar dirinya akan melakukan Somasi melalui pengacara, Karena setahunya dirinya tidak ada kesalahan. 

"Jangan berdalih dengan mengeluarkan surat pemberhentian dirinya karena tidak mengikuti rapat, lagian undangan rapat, dirinya juga tidak dapat," tegas Samad. 

Red

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru