POLHUK

NASIONAL

PEDAGOGI

EKBIS

OPINI

Bupati Halsel Dianggap Gertak Sambal

Senin, 09 Oktober 2017 | 21.28 WIB
Kali Dibaca |

Sebarkan:
Alim Arahman | Malut.Co/Safri Noh

HALSEL,MALUT.CO - Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba, dinilai tidak berani melakukan penyegaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Halsel, dan dianggap hanya menggertak para pimpinam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Hal itu ditegaskan Alim Arahman, selaku Direktur LSM Reformasi Halsel, mengaku banyak terobosan atau cara yang dilakukan Bupati Bahrain Kasuba, untuk mengevaluasi para pimpinan SKPD salah satunya, menjaring informasi melalui seluruh staf pada masing-masing SKPD. Hanya saja, cara-cara tersebut hanya menjadi hiasan telinga publik, karena tidak ada action untuk melakukan perombakan. 

"Kalau kami menilai, Bupati hanya menggertak atau shock terapi para pimpinan SKPD, karena tidak berani melakukan perombakan," kata Alim.

Selaku Direktur LSM Reformasi, dirinya menyebutkan, rencana perombakan kabinet Bahrain-Iswan, pernah disampaikan beberapa kali pada bulan ramadhan beberapa waktu lalu, selain itu menjelang Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan pada saat acara pawai akbar menyambut satu muharram serta pada apel pagi dengan dilakukan pemungutan suara dengan melibatkan seluruh staf Pemerintahan Halsel. 

Bahkan, ada beberapa SKPD secara terang-terangan melanggar dan siap dievaluasi, namun tidak ada tindakan kongkrit yang dilakukan Bupati Halsel, dalam hal ini melakulan perombakan kabinet. 

"Evaluasi SKPD untuk dilakukan perombakan sudah berulang-ulang disampaikan Bupati, tapi nyatanya tidak ada action," cetus Alim.

Hal tersebut, LSM Reformasi tampaknya menantang Bupati Bahrain Kasuba, untuk membuktikan yang telah disampaikan. Jika dalam beberapa pekan ke depan tidak terbukti melakukan perombakan. 

Maka, Bupati dianggap hanya melakukan permohonan publik. Sementara Bupati Halsel, Bahrain Kasuba ketika dikonfirmasi Malut.Co pada pukul 17.45. Wit, Bupati mengatakan tidak ditantangpun evaluasi dan penyegaran tetap dilakukan, karena selain hak prerogratif, penyegaran itu sudah menjadi hal lumrah, namun berdasarkan kinerja.

Rfq

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru