POLHUK

NASIONAL

PEDAGOGI

EKBIS

OPINI

Aksi Lurah Se-Tikep, Dianggap Pelemahan Lembaga DPRD

Selasa, 17 Oktober 2017 | 00.59 WIB
Kali Dibaca |

Sebarkan:
Suasana Aksi | Malut.Co

TIDORE,MALUT.CO - Sejumlah Lurah yang tergabung dalam Forum Lurah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang menggelar aksi demonstrasi pagi tadi, dinilai hanya pelemahan terhadap lembaga DPRD.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, aksi demonstrasi untuk mendesak DPRD mempercepat pembahasan KUA-PPAS ini dilakukan oleh seluruh Lurah-Lurah se-Kota Tidore Kepulauan (Tikep) atas ijin wakil walikota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan pada Senin, 16 Oktober 2017 pagi tadi di depan Gedung DPRD Kota Tidore Kepulaua, kelurahan Tongowai.

Hal ini mendapat tanggapan dari Akademisi Universitas Nuku, Husain Kasim yang menganggap jika aksi ini ditunggangi pemerintah maka hanya sebuah tindakan pelemahan terhadap lembaga DPRD.

"Kalau aksi ini di tunggangi pemerintah eksekutif maka ini sungguh sebuah tindakan pelemahan DPRD yang dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Rektor Nuku ini juga menganggap bahwa pemerintah semestinya menggunakan prosedur resmi jika KUA-PPAS belum juga dibahas.

"Kalau sampai saat ini KUA-PPAS belum juga dibahas maka pemerintah sebaiknya meminta dengan menggunakan prosedur resmi, bukan di selipkan didalam demo yang dilakukan oleh kelompok massa. Atau jangan jangan massa ini juga adalah masa pemerintah juga?" tanya Rektor.

Lebih lanjut, Rektor perihatin jika massa aksi tersebut adalah massa pesanan pemerintah.

"Jika ini adalah massa pesanan pemerintah maka sungguh saya sangat prihatin," cetusnya.

Dari pantauan malut.co, terlihat massa aksi ini juga dilakukan bersamaan dengan aksi dari Aliansi Masyarakat Bersatu. Bahkan koordinator Forum Lurah, berorasi menggunakan sound system dari massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bersatu.

Terpisah, Koordinator Forum Lurah, Sofyan Haidar saat dikonfirmasi mengaku kalau aksi turun ke jalan ini dilakukan oleh seluruh Lurah yang tergabuang dalan Forum Lurah se-Kota Tikep.

"Biasanya di bulan Agustua itu sudah dilakukan penyusunan Renja, tapi sekarang sudah ada Pra KUA-PPS itu sudah dilaksanakan toh kenapa tidak dilanjutkan dengan pembahasan?" Tanyanya bingung.

Red.

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru