POLHUK

NASIONAL

PEDAGOGI

EKBIS

OPINI

DPRD Halbar Akomodir Pinjaman 189 Miliar Tanpa Lalui Paripurna

Senin, 11 September 2017 | 19.57 WIB
Kali Dibaca |

Sebarkan:
Ilustrasi Pinjaman | Foto Istimewa

JAILOLO,MALUT.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Halmahera Barat (Halbar), mendadak akomidir pinjaman uang 189 miliar untuk diploting dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2017, tanpa melalui mekanisme rapat Paripurna pinjaman uang terhadap pihak ketiga sesuai ketentuan tata tertib DPRD.

Pinjaman tersebut meski tidak melalui mekanisme Paripurna sebelum diplotting, belakangan terungkap masuk dalam batang tubuh  APBD-P tahun 2017 yang disahkan di ruang paripurna  DPRD Senin, 11 September 2017.

Ketua DPRD Halbar Julinche D Baura, saat diwawancarai sejumlah wartawan usai sidang pengesahan APBD-P 2017, mengaku pinjaman itu diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesi (RI) yang  dilakukan oleh Pemda Halbar.

Ketua DPRD Halbar Julinche D Baura | Malut.Co/Ruslan Habsy

Pinjaman  itu, sempat dibicarakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat dalam pengajuan KUA-PPAS karena kondisi keuangan Halbar yang mengharuskan dilakukan peminjaman.

Dikatakan Julinche, untuk mengimbangi keuangan daerah maka dilakukan peminjaman karena kondisi keuangan daerah tidak seimbang dalam pendapatan dan belanja pegawai, terlebih lahirnya PP 18 tentang hak kedudukan dan keuangan dewan. Maka alternatif pinjaman itu yang dipakai sebagai solusi dalam APBD-P.

Ironisnya Meski telah dimuat dalam batang tubuh APBD-P terkait besaran pendapatan yang diplotting dari sumber pinjaman tersebut, DPRD mengaku belum mengetahui model pengembaliannya nanti seperti apa oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

"Yang jelasnya Pemda telah mengukur rasio pengembalian. Hanya ini alternatif yang harus diambil." Akunya.

Sementara Bupati Halmahera Barat, Danny Missy, terpisah pada sejumlah wartawan di  depan loby gedung DPRD Halbar usai Rapat Paripurna pengesahan APBD-P 2017 sore tadi, mengelak pinjaman itu dilakukan oleh Pemda Halbar. 

Orang nomor satu di Halbar itu mengaku hanya sebatas mengusulkan rencana melakukan pinjaman untuk dimasukan dalam APBD induk 2018.

Sekedar diketahui DPRD sore tadi mengesahka APBD-P 2017 dengan total pendapatan daerah Rp 859.112.307.000 miliar dari pendapatan daerah dalam dokumen APBD induk 2017 Rp 862.945.403.000 miliar. Dan belanja daerah yang disahkan dalam APBD-P 982.657.390.500 dari belanja daerah APBD induk Rp 917.724.209.000.

Lan

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru