POLHUK

NASIONAL

PEDAGOGI

EKBIS

OPINI

Usulan APBD-P Halbar Molor, Bupati Harus Berikan Punishment

Selasa, 15 Agustus 2017 | 21.08 WIB
Kali Dibaca |

Sebarkan:
 DPRD Halmahera Barat (Halbar), Kamis 6 Juli 2017, menggelar Sidang paripurna masa sidang ke-II tahun 2017
Foto Istimewa



JAILOLO,MALUT.CO- Memasuki penetapan APBD-P 2017, belum ada satu pun usulan program kegiatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Untuk itu, DPRD memberikan deadline usulan program hingga setelah upacara Hut Kemerdekaan RI 17 Agustus 2017, mendatang.



"Tadi (Hari ini), saya suda tanyakan ke Bupati dan Sekda terkait keterlambatan pengusulan program APBD-Perubahan 2017. Sekda mengaku pengusulan program sementara dalam penyusunan KUA-PPAS dan pekan depan usai upacara 17 Agustus sudah bisa diserahkan ke DPRD," kata Wakil Ketua I DPRD Halbar,  Ibunu Saud Kadimkepada malut.co, Selasa, 15 Agustus 2017.



Jika dibandingkan dengan pengusulan APBD-P tahun sebelummnya, pada tahun ini pengusulan program Pemda Halbar sangat terlambat. Padahal, APBN-Perubahan telah disahkan, namun APBD-P Halbar sampai saat ini belum juga diusulkan.



"Mungkin faktor kondisi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pemda Halbar. Sehingga saya tetap tekan harus cepat, karena September nanti sudah masuk di pembahasan APBD induk 2018," ujarnya


Menurut Akademisi Fisip Universitas Muhammadiya Maluku Utara, Sahrony A. Hirto, jika KUA PPAS belum juga diselesaikan kemungkinan September tidak akan terealisasikan. Apalagi kondisi birokrasi dan suhu politik di Semester ini akan sangat berpengaruh dengan sikap Bupati. 



Meskipun ini pengaruh eksternal, namun sangat menujukkan keputusan politik dari Pemerintah Daerah.“Biasanya negosiasi (positif) akan berlangsung jika demikian keputusan politik anggaran di DPRD tentu akan alot sehingga akan molor hingga akhir September,” kata Sahrony. 


Oleh karena itu sikap Bupati mendesak dibutuhkan. Jika ada SKPD yang terlambat memasukkan usulan, maka punishment menjadi langkah bijak, teguran keras. Dengan demikian, birokrasi tepat waktu untuk KUA PPAS. “Setelah itu urusan politiknya di DPRD,” ujar Sahrony.

Lan

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru