POLHUK

NASIONAL

PEDAGOGI

EKBIS

OPINI

Problem Pengelolaan ADD dan DD Mencuat

Senin, 21 Agustus 2017 | 02.08 WIB
Kali Dibaca |

Sebarkan:
Wakil Bupati Muchlis Tapi-Tapi, bersama Pembicara dalam Dialog di Jarot Tobelo, Sabtu kemarin.

TOBELO,MALUT.CO- Laporan indikasi penyalagunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, pemangkasan dana Bimtek senilai Rp 75 juta, dan kinerja pendamping desa lapis kedua yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mencuat dalam Dialog bertajuk “Dari Desa Kita Membangun, NKRI Lebih kuat” di warung Kopi Jarod, Sabtu 19 Agustus 2017.

Wakil Bupati Halmahera Utara (Halut), Muhlis Tapi Tapi, selaku pembicara pada Bacarita Publik mengatakan, dana RP 75 Juta yang dipangkas oleh Pemda merupakan program penguatan SDM khusus perangkat desa.

“Bimtek harus di Jawa supaya perangkat desa bisa belajar dari desa-desa yang dianggap sudah maju,”jelasnya.

Oleh karena itu, diharapakan agara masyarakat tidak salah paham. Sebab, pengembangan SDM perlu didorong agar bisa persoalan di desa dapat ditekan.

“Jika memang Bimtek ini mau dihentikan. Pengembangan SDM model bagaimana lagi yang kita lakukan?,” tanya Muhlis.

Muclis mengimbau agar indikasi temuan di lapangan segara dilaporkan agar ditindak lanjuti. Laporan harus disertai data yang valid.

Dana Bimtek, berkisar Rp 14 milliar lebih, untuk 196 Desa yang ada di Halut. Untuk pengelolannya, pihak Pemda bekerja sama dengan Komunitas Saloi Universitas Halmahera (Uniera).

Semenatara itu, sebanyak 40 laporan indikasi penyalagunaan ADD dan DD, dilaporkan masyarakat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Inspektorat.

Sementara, Kepala Inspektorat Ikram Baba mengatakan, memang laporan yang masuk di kita sekitar 40 hanya saja tak dibuktikan dengan data yang riil. Oleh karena itu, pihaknya turun mengecek langsung di desa.

,”Dalam waktu dekat kami akan turun mengecek progres pembangunan fisik,” kata Ikram.

Hal tersebut senda dikatakan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut Erwin yang juga hadir dalam Bacarita Publik. memang ada laporan yang masuk hanya saja tak dibuktikan dengan data yang jelas.

“Saya harap sinergitas penegak hukum harus lebih dijaga,”Minta Erwin

Akademisi Universitas Hein NaMotemo (Unhena) Halut Tri Arso mengatakan, ADD dan DD harus dilihat dari Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Misalnya, soal Rp 75 juta pembahasannya melibatkan masyarakat atau tidak?  Hal ini penting untuk diperhatikan.

Selain itu, pelaksanaan dan pengawasan harus terus ditingkatkan sehingga dengan cepat ditindaklanjuti Apabila ada indikasi dugaan adanya pelangaran. Tak kalah penting adalah evaluasi.

“Tiga ini harus dilakukan. sehingga resapan ADD dan DD betul-betul diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat bukan yang lain,” jelasnya.

Terpisah Sekertaris Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irfan Soekoenay mengatakan, pihaknya terus mengawal ADD dan DD. Soal potongan senilai Rp 75 juta, pihaknya juga sudah pernah berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

,”Jadi kami juga sudah melakukan hearing dengan DPMD hanya saja belum selesai. Nanti kami akan diseriusi hal ini,”pinta Irfan.

Ketua Asosiasi Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Fahmi Madu menyatakan, keslahan tidak seharusnya sepenuhnya dikemablikan ke desa. Sebab, desa sampai hari ini belum sepenuhnya diberikan hak otonom. Buktinya hampir semua program sangat kuat adanya intervensi Pemda.

“Kami ingin merdeka,”Singakat Fahmi.

Turut hadir dalam bacarita publik yakni Wabup Halut, Muchlis Tapi tapi, Sekretaris Komisi I DPRD Halut Irfan Soekoenay, Kepala KPPN Halut,  Izma Nur Khaironi, Kasi Intel Kejari Halut, Erwin Nur Wahyudian, Kepala Inspektorat Halut, Ikram Baba, Sekretaris DPMD Halut Elly  Londingkene, Ketua APDESI Halut, Fahmi, Akademisi Unhena Paulus Tri Arso, dan Kapolres. Sedangkan para undangan yakni PMMI, HMI, GMNI, Ansor, Pemuda Pancasila, LSM AI, LMND, IMM, FJH, Tokoh masyrakat, agama dan sejumlah pecinta warung kopi.


Zet

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru