POLHUK

NASIONAL

PEDAGOGI

EKBIS

OPINI

Desa Gorua Tengah; Dana BUMdes 110 Juta Diduga Bermasalah

Kamis, 10 Agustus 2017 | 07.25 WIB
Kali Dibaca |

Sebarkan:
TOBELO,MALUT.CO-Indikasi dugaan Korupsi pengelolaan dana Desa terus mencuat ke permukaan, tak terkecuali Desa Gorua Tengah Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Buktinya, sejumlah masyarakat mempertanyakan dana Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) pada tahun 2016 senilai Rp 60 Juta dan dana BUMdes tahun 2017 senilai Rp 40 juta.

Dana tersebut telah dicairkan tapi sayangnya masyarakat bingung dana tersebut mengalir kemana?

“Bukan cuman BUMdes, tapi banyak hal yang terbengkalai. Ketika ditanyai, jawaban Kades cuman. “Iya nanti aku tanggungjawab” begitu saja jawabannya,” ungkap salah satu warga yang enggan mau disebutkan namanya.

Sementara Mursal Hi Samsudin salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan, pihaknya sudah menanyakan anggaran BUMdes kepada Kades. Namun, jawabnya nanti dia tanggungjawab.

Selain itu pembentukan pengurus BUMdes baru dilakukan pada tahun 2017. Hal itu terjadi tanpa ada konfirmasi dari BPD.

“Tanpa sepengetahuan pengurus BUMdes sudah dibentuk, sehingga kami pun bingung,” kata Mursal saat ditemui di rumahnya. Rabu 9 Agustus 2017.

Berkas pencairan anggaran telah dikantongi oleh BPD meski dengan sangat susah payah.

“Bukan cuman dana BUMdes. Tapi honor pengajar PAUD pun belum diberikan padahal dananya sudah cair,” terang Mursal.

Dia juga mengaku, dana Fisik pembangunan Kantor Desa yang dianggarkan senilai Rp 200 juta lebih juga dikabarkan sudah habis. Sementara pembangunanannya baru mencapai 40 persen.

Akibatnya, para tukang (pekerja) pun memilih tak melanjutkan pekerjaannya lantaran permintaan upah pekerjaan tak diberikan oleh Kades dengan alasan belum cair. Padahal, dana tersebut telah cair.


[caption id="attachment_4393" align="alignnone" width="600"] Kepala Inspektorat saat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan | Foto Zet Malut.Co[/caption]

Terpisah, Kepala Inspektorat Ikram Baba mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memeriksa progres pembangunan fisik yang dibiayai lewat DD.

“Laporan yang sudah kami dikantongi sebanyak 40. Isinya program fisik bermasalah,” singkat IIkram, Rabu 9 Agustus 2017.

Sementara itu, Kades Gorua Juanda Ambeua tak bisa dihubungi.

Zet

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru